Kolaborasi Multistakeholders Dalam Percepatan Kemandirian Desa

Kolaborasi Multistakeholders Kemandirian
Launching Akademi Desa Juara di Kantor DPM-Desa Provinsi Jawa Barat, 04/03.2021

ArjunaNews, Bandung – Kolaborasi multistakeholders merupakan strategi dalam percepatan kemandirian desa, poin penting diskusi Akademi Desa Juara DPMD Jawa Barat, 04/03/2021.

AKSARA atau Akademi Desa Juara merupakan program media pembelajaran inovatif yang digagas DPMD untuk saling bertukar pengetahuan pengalaman (????????? ?ℎ?????) dengan seluruh Desa di Jawa Barat.

Aksara Juara dikemas dalam bentuk diskusi serial interaktif dilaksanakan secara rutin dengan melibatkan multistakeholders sebagai narasumber. Ini melengkapai program unggulan DPMD Jabar untuk masyarakat desa. http://dpmdesa.jabarprov.go.id/program-unggulan/

Pembangunan Desa di Jabar saat ini lebih progresif dengan pendekatan ??????????, yakni pelibatan unsur ABCGM (????????, ????????, ?????????, ?????????? ??? ?????) dalam proses pembangunan.

Inilah yang diyakini Kang RK bahwa percepatan pembangunan wilayah dan membangun peradaban manusia di Jabar wajib didukung oleh semua elemen.

Kemandirian Desa

Hadir dalam diskusi tersebut antara lain ??????? ??????? sebagai Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Perdesaan dan mobilitas spasial Kemenko PMK RI.

????? ????? yang disampaikan adalah pentingnya pendekatan interkoneksi kawasanan perdesaan dan perkotaan,

dengan harapan meningkatkan nilai investasi di Desa yang nantinya akan menekan arus urbanisasi, pendekatan ini juga tentu untuk memperpendek kesenjangan antar wilayah.

“Tantangan kedepan adalah soal mobilitas spasial, seringkali kita melihat Desa dengan potensi yg melimpah, pariwisata yang berkelas dunia pun ada di Desa”.

Namun untuk menju kesana sepertinya lebih mudah ke Jepang atau ke Singapore, karena informasi transportasinya lebih jelas”. Menurut Herbert Siagian, inilah pentingnya kolaborasi multistakeholders pembangunan desa.

Selanjutnya, Ridha Saleh Peneliti Senior Walhi membahas bagaimana peran ekologi sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan tidak boleh terabaikan.

Kualitas lingkungan sangat berpengaruh pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Desa. Perilaku relasi sosial dan produksi di Desa yang destruktif selalu menyebabkan kerusakan lingkungan.

Ini akan berdampak pada berkurangnya potensi yang menjadi sumber pendapatan masyarakat serta semakin memudarnya identitas Desa itu sendiri.

“Akibatnya, tanpa sadar muncul kemiskinan-kemiskinan baru di Desa. Untuk itu, dalam konteks Desa membangun, lingkungan hidup harus dipandang sebagai sebuah ekosistem demokrasi dan bekerjanya sistem ekonomi politik di Desa”,

Tandas Ridha Saleh.

Kemandirian Pangan

Sedangkan Idham Arsyad, Ketua Umum Gerbang Tani lebih menekankan bahwa kemandirian pangan adalah kunci sukses menuju kemandirian Desa.

“Jangan bicara soal kemandirian Desa jika sektor pangan di Desa masih belum berdaya”, pungkas Bhogel, sapaan akrab bung Idham.

Karena era Covid19, saat sektor lain “tiarap”, jalur distribusi logistik mati, justru ketahanan pangan di Desa menjadi penyelamat ekonomi bangsa.

Untuk mewujudkan ketahanan pangan, Pemerintah Desa harus bisa menghitung kebutuhan yang dikonsumsi oleh masyarakat, lalu memproduksi sesuai dengan kapasitas minimal kebutuhan.

Dalam kesempatan itu Direktur Advokasi dan Kerjasama Desa Dtjen PDP Kemendesa PDTT M. Fachri membahas soal strategi teknokratis untuk Pemprov Jabar.

Bahwa percepatan kemandirian desa menjadi target RPJMN 2020–2024, bahkan untuk Jawa Barat menjadi bagian Visi Misi dan Indikator Kinerja Utama Kang RK selaku Gubernur.

Saat ini status perkembangan Desa Provinsi Jabar menempati posisi ke 5 setelah Bali, DIY, Jatim dan Sumbar. Menurut Fachri, Jabar sudah advance, tinggal bagaimana DPMD dan Bappeda konsisten mengarahkan Desa dan OPD menindaklanjuti rekomendasi dari IDM.

Karena tidak semua rekomendasi yang dihasilkan oleh IDM untuk percepatan kemandirian Desa adalah kewenangan Desa, tapi justru dibeberapa tempat lebih dominan kewenangan Supra Desa.

Untuk percepatan kemandirian Desa, kolaborasi multistakeholders di perlukan. selanjutnya, Dinas PMD dan Bappeda harus menjadi katalisator kemandirian Desa di Jabar.

Terutama kontribusi programnya dalam mendukung percepatan Kemandirian Desa”. Jika konsisten dan fokus, Jawa Barat akan menjadi Juara, sesuai dengan tagline Gubernur, ucap Fachri.

#SalamSDDGsDesa #TPPI_Bermedsos @admin