Desa Tanpa Kelaparan Mendukung SDGs Desa 2

Oleh: Arjuna, SP

Presiden Jokowi Perkuat Ketahanan Pangan Mendukung SDGs Desa 2 Desa Tanpa Kelaparan
Presiden Jokowi Tinjau Kawasan Lumbung Pangan Food Estate di Kabupaten Humbang Hasundutan untuk Memperkuat Ketahanan Pangan (27 Oktober 2020)

Desa Tanpa Kelaparan bagian tujuan pencapaian SDGs Desa Nomor 2 sesuai Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020, SDGs Desa merupakan arah kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Agenda kedua SDGs Desa adalah mengakhiri segala jenis kelaparan di desa pada tahun 2030 serta mengupayakan terciptanya ketahanan pangan, untuk menjamin setiap orang memiliki ketahanan pangan yang baik menuju kehidupan yang sehat. Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020, untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan melalui penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa.

Sustainable Development Goals

SDGs suatu rencana aksi global kesepakatan para pemimpin dunia termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan.

Dengan mengusung tema “Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan”, berlaku bagi seluruh negara (universal), tanpa kecuali memiliki kewajiban moral untuk mencapai Target SDGs.

SDGs dirancang secara partisipatif melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu Pemerintah, Civil Society Organization, sektor swasta, akademisi. Tidak Meninggalkan Satu Orangpun (Leave No One Behind)  merupakan Prinsip utama SDGs. https://www.sdg2030indonesia.org/

Dengan prinsip tersebut setidaknya SDGs harus bisa menjawab dua hal yaitu, Keadilan Prosedural yaitu sejauh mana seluruh pihak terutama yang selama ini tertinggal dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan dan Keadilan Subtansial yaitu sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan-persoalan warga terutama kelompok tertinggal.

SDGs Desa Tanpa Kelaparan

Tujuan kedua pembangunan berkelanjutan untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan. Sustainable Development Goals Desa

Pada tahun 2030, tujuan ini menargetkan tidak ada kelaparan di desa, juga desa mencapai kedaulatan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan. Tujuan ini sejalan dengan prioritas pembangunan Indonesia yang termaktub dalam prioritas ketahanan pangan dan penciptaan lapangan kerja.

Kelaparan sebagai kondisi kekurangan asupan kalori pada seseorang (GHI, 2019), kekurangan jumlah makanan untuk memenuhi kebutuhan tubuh dapat beraktivitas dan hidup sehat (Fan dan Polman, 2014).

Menurut FAO (2008), kelaparan dipahami sebagai penyakit yang disebabkan oleh kekurangan energi dari makanan yang dikonsumsi tidak mencukupi.

Prioritas Dana Desa Mendukung SDGs Desa 2

Desa Tanpa Kelaparan melalui Ketahanan Pangan
Gus Menteri A. Halim Iskandar Meresmikan Pasar Desa di Desa Guwosari Bantul, mendorong Penguatan Ketahanan Pangan (15 Okotober 2020)

NAWACITA sebagai acuan agenda pembangunan nasional yang diterjemahkan sebagai arah utama RPJMN 2015-2019 hingga RPJMN 2020-2024, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan ini sejatinya selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals.

Indonesia berkomitmen kuat untuk melaksanakan SDGs karena tujuan pembangunan nasional dan tujuan pembangunan global saling menguatkan.

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Menteri  Desa Pembangunan Daerah Tertingga dan Transmigrasi telah menetpkam peraturan penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Dana Desa diarahkan untuk program percepatan pencapaian SDGs Desa.

Agenda kedua SDGs Desa adalah mengakhiri segala jenis kelaparan di desa pada tahun 2030 serta mengupayakan terciptanya ketahanan pangan, untuk menjamin setiap orang memiliki ketahanan pangan yang baik menuju kehidupan yang sehat.

Selanjutnya, berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020, untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan melalui penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa.

Pencapaian tujuan ini membutuhkan perbaikan akses terhadap pangan dan peningkatan produksi pertanian secara berkelanjutan, yang mencakup peningkatan produktivitas dan pendapatan petani, pengembangan teknologi dan akses pasar, sistem produksi pangan yang berkelanjutan, serta nilai tambah produksi pertanian.

Penguatan Ketahanan Pangan

Pandemi Covid-19 memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat termasuk perdesaan yang mayoritas penduduknya hidup disektor pertanian. Masa pandemi COVID-19 yang belum pasti akan berakhir kapan memiliki dampak yang sangat terasa di bidang pertanian.

Sektor pertanian menjadi sorotan karena memiliki kaitan erat dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan sendiri memiliki dua kata kunci penting yaitu ketersediaan pangan yang cukup dan merata serta akses penduduk terhadap pangan, baik secara fisik maupun ekonomi.

Menetri Desa PDTT A. Halim Iskandar mendorong adanya upaya penguatan ketahanan pangan dari Desa. Hal itu, guna mendukung perekomomian dan pembangunan masyarakat desa serta mengatasi persoalan pangan nasional.

Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa dalam penguatan ketahanan pangan, yaitu:

  • Pertama, pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
  • Kedua, Pembangunan lumbung pangan Desa;
  • Ketiga, Pengolahan pasca panen; dan
  • Penguatan lain sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan Musdes.

Menurut Wakil Menteri Desa PDTT, Budi Arie Setiadi, pengembangan ketahanan pangan Desa melalui 4 tahap.

  1. Pengumpulan data pangan desa, yaitu: dengan mengidentifikasi ketersediaan pangan, pemetaan potensi sumber daya produksi (lahan, air, SDM, kelembagaan), identifikasi aksesibilitas desa terhadap pangan.
  2. Peningkatan produksi pangan, yaitu: perlindungan dan bangtuan petani (bibit, pupuk), peanfaatn teknologi bidang pertanian.
  3. Penguatan cadangan pangan desa, yaitu: pembangunan lumbung pangan, menyiapkan sarana prasarana pendukung.
  4. Pengembangan produk dan manajemen perdagangan, yaitu: pengolahan aneka ragam produk pangan lokal, Penguatan peran BUMDesa.

Kegiatan dilakukan melalui swakelola mendayagunakan sumber daya lokal Desa menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD). https://kemendesa.go.id/berita/view/detil/3375/gus-menteri-pktd-fokus-memperkuat-ketahanan-pangan

Pencegahan Stunting Di Desa

Desa Tanpa Kelaparan melalui Rumah Desa Sehat
Kegiatan Rumah Desa Sehat sebagai Community Center upaya preventif dan promotif kesehatan di Desa dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan otak pada anak yang disebabkan karena kekurangan asupan gizi dalam waktu lama, infeksi berulang, dan kurangnya stimulus psikososial.

Ditandai dengan panjang/ tinggi badan anak lebih pendek dari anak seusianya. Anak stunting akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal. Stunting juga menjadikan anak lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan berisiko menurunkan produktivitas.

Tingginya prevalensi anak balita stunting di Indonesia menjadi salah satu masalah gizi yang mendapat perhatian, Pemerintah menetapkan penanganan dan pencegahan stunting sebagai program prioritas nasional.

Strategi Percepatan Penurunan Stunting menekankan pentingnya konvergensi intervensi Gizi Spesifik dan Gizi Sensitif di tingkat Pusat, Daerah, dan Desa.

Kemendes PDTT salah satu kementerian yang membantu mencegah stunting, sebagai upaya menurunkan angka stunting di desa-desa. Selanjutnya meluncurkan dua aplikasi seluler yang bermanfaat untuk membantu dalam hal pencegahan dan penanganan Covid-19 dan kesehatan masyarakat. Kedua aplikasi tersebut yakni aplikasi Desa Melawan COVID-19 dan e-Human Development Worker (e-HDW).

e-Human Development Worker

e-HDW merupakan aplikasi untuk memastikan layanan intervensi gizi masyarakat pada masa wabah COVID-19. Kondisi pandemi COVID-19, layanan kepada Keluarga 1.000 HPK penting untuk tetap dilakukan untuk percepatan penanganan stunting.

Aplikasi ini akan membantu para Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam memantau dan mendukung peningkatan konvergensi Intervensi Gizi Kepada Keluarga 1.000 HPK (Hari Pertama Kelahiran),”. 

Berdasarkan Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020, Pencegahan stunting di Desa, dengan:

  1. Pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa dengan menggunakan aplikasi digital electronic-Human Development Worker (e-HDW);
  2. Pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  3. Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah Desa sehat;
  4. Memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan: 1) Pertama, kesehatan ibu dan anak; 2) konseling gizi; 3) air bersih dan sanitasi; 4) perlindungan sosial untuk peningkatan askes ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan; 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 6) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.

Kemudian, Kemendes PDTT menetapkan Desa tanpa kemiskinan dan Desa tanpa kelaparan sebagai target utama dalam pencapaian 18 tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs Desa, disebut Tipelogi Desa Tanpa Kelaparan. Desa Tanpa Kemiskinan Mendukung SDGs Desa 1

Tipe Desa Tanpa Kelaparan sesuai SDGs Desa
Tipe Desa Tanpa Kelaparan mendukung SDGs Desa 1 dan SDGs Desa 2

#DesaTanpaKelaparan @admin