Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa

Pedoman Umum Pendampingan

ArjunaNews, Jakarta – Pedoman umum pendampingan masyarakat desa untuk memperkuat efektivitas dan efesiensi pembangunan desa mendukung pencapaian SGDS Desa.

Permendes PDTT Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Permendes Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

Pendampingan Masyarakat Desa berdasarkan Permendes PDTT Nomor 19 Tahun 2020:

Pertama, pendampingan kepada pemerintah Desa dan BPD dalam mengelola kegiatan pendataan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Desa, kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga, serta pembentukan dan pengembangan BUMDesadan/atau BUMDesaBersama;

Kedua, pendampingan kepada masyarakat Desa untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan Desa; dan Ketiga, meningkatkan kualitas pemerintahan Desa dan kualitas partisipasi masyarakat Desa melalui pembelajaran secara mandiri maupun melalui komunitas pembelajar.

Pendampingan Desa harus efektif, oleh karenanya TPP dikelola Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. https://www.kemendesa.go.id/berita/view/detil/3558/pendamping-desa-salah-satu-kunci-performa-kemendes-pdtt

Pendampingan Desa sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan desa.

Jika kita cermati, ada 14 poin perubahan oleh Permendesa PDTT 19 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

Yaitu Pasal 1, Pasal 2, Penambahan Pasal 2A, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 10, Penambahan Pasal 10A dan Pasal 10B, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Penambahan Pasal 15A, Pasal 16, Pasal 30, dan Penambahan Pasal 30A

#SDGsDesa

Pengelolaan TPP

Dalam rangka pelaksanaan pendampingan masyarakat desa oleh Tenaga
Pendamping Profesional (TPP) sesuai amanat UU Nomro 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pendampingan masyarakat Desa, DTT harus didukung dengan reformasi sistem pendataan Desa yang akurat hingga pada skala mikro, serta mempertimbangkan pentingnya menjaga keseimbangan arah kebijakan nasional yang sinergis dari pusat hingga Desa

Pengelolaan TPP dari tingkat pusat hingga Desa yang meliputi rekrutmen, kontrak kerja, pembayaran honorarium dan bantuan biaya operasional, peningkatan kapasitas, sertifikasi serta pengendalian dan evaluasi kinerja, dilakukan secara langsung oleh Kemendesa PDTT.

Melalui Unit Kerja Eselon I yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;