Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021

Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah,

“DD digunakan untuk membiayai kegiatan utama sesuai kegutuhan masyarakat desa”

Selanjutnya baru pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai Dana Desa.

Selanjutnya, penggunaan DD 2021 untuk mendukung pencapaian SDGs Desa Prioritas Dana Desa 2021 Dukung SDGs Desa

Pengaturan Prioritas DD Tahun 2021 sesuai Permendes No 13/2020 terdiri atas:
Pertama, prioritas Penggunaan;
Kedua, penetapan;
Ketiga, publikasi dan pelaporan; dan
Keempat, pembinaan.

Prioritas DD diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa. Diarahkan untuk percepatan pencapaian SDGs Desa.

Penggunaan Dana Desa untuk program / kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:

Pertama, pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
Kedua, program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
Ketiga, adaptasi kebiasaan baru Desa.

Penetapan dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa, yang dituangkan dalam berita acara. Menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur mengenai RKP Desa.

Pelaksanaan program dan/atau kegiatan dilakukan melalui
swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.

Diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.

RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan DD menjadi pedoman
dalam penyusunan APB Desa. Pemerintah Desa wajib mempublikasikan termasuk RKP dan APBDes.

Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas
Penggunaan DD kepada Menteri melalui Kementerian.

Laporan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.

Menteri melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Penggunaan Dana Desa secara nasional dengan menggunakan aplikasi digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Gubernur dan bupati/wali kota melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi PrioritasPenggunaan Dana Desa secara berjenjang.

Tenaga Pendamping Profesional dan pihak
ketiga dapat membantu pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.