Direktur PMD Dana Desa Hak Masyarakat

Direktur PMD Dana Desa Hak masyarakat
Direktur PMD Fachri Labalado

ArjunaNews, MAKASAR – Direktur PMD, M. Fachri menegaskan, lahirnya Undang-Undang Desa yang disertai kebijakan Dana Desa, menunjukkan bahwa negara benar-benar hadir memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa.

Oleh sebab itu, Dana Desa yang menjadi hak mayarakat Desa tidak boleh terhambat oleh persoalan administratif yang tidak tertib di Desa, termasuk adanya konflik kepentingan antara Kades dan BPD yang menyebabkan terhambatnya APBDes.

Segera diselesaikan karena akan berdampak pada terhambatnya penyaluran Dana Desa. Demikian disampaikan Direktur dalam Rapat Kordinasi II Program Inovasi Desa (PID) di Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2019, Rabu (02/10/2019).

M. Fachri juga menyoroti masalah posisi Kepala Desa yang dewasa ini menjadi sangat seksi. Proses pemilihannya pun semakin kompetitif, bahkan ada yang sampai menggunakan jasa per-dukun-an, dsb.

Di beberapa Desa, lanjutnya ditemukan kandidat Kades yang diikuti oleh pasangan suami isteri lantaran aturannya tidak memperbolehkan adanya calon tunggal.

“Tentu kita sangat prihatin dengan kondisi seperti ini. Berarti kaderisasi kepemimpinan ditingkat Desa kurang berjalan maksimal, karena minimnya animo masyarakat untuk berkompetisi membangun Desanya.

Ke depan, harus kita dorong proses kaderisasi pemuda untuk menjadi Kades agar demokrasi berkembang dengan baik”, ujar Direktur PMD.

Pembangunan Desa Inovatif

Di hadapan ratusan peserta Rakor tersebut, ia mengajak semua pihak untuk terus mengawal penyaluran dan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan peningkatan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang kreatif dan inovatif. Direktur PMD M. Fachri: “INOVASI DESA PERCEPAT KESEJAHTERAAN”

“Saya sebenarnya sedih karena Program Inovasi Desa akan berakhir di tahun 2019 ini. Namun kita semua harus punya komitmen yang sama bahwa semangat inovasi harus terus kita gelorakan sampai Desa2 di Sulawesi Selatan. Saya berharap, kita berpisah hanya untuk sementara waktu. Insya Allah kita semua akan bertemu kembali dalam program2 pemberdayaan yang baru”, harapnya.

Selain itu, Direktur juga akui bahwa sesuai dengan KPI, Program Inovasi Desa ini terbukti banyak memberikan sentuhan dan pola pikir baru yang melahirkan kegiatan/program pembangunan dan pemberdayaan di Desa secara lebih kreatif dan inovatif.

Dengan program ini dapat mendorong berbagai kegiatan yang mampu menciptakan sumber ekonomi baru Desa sehingga pemanfaatan Dana Desa lebih berkualitas.

Fachri juga menginginkan kelembagaan yang dibentuk melalui program ini, seperti TIK, P2KTD dan TPID dapat terus dibina dan dilanjutkan penerapannya.

Sementara itu, Kadis PMD Sulsel Ashari dalam laporan progres capaian program PID mengatakan:

“Desa-desa di Provinsi tersebut telah mengalami peningkatan dalam hal pemahaman dan kesadaran akan pentingnya inovasi untuk menjawab berbagai kemajuan desa”

Inovasi Desa Sejalan Dengan Daerah

Diakuinya, Program Inovasi Desa sejalan dengan visi dan missi Gubernur Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, lanjutnya, keberlangsungan inovasi desa adalah bagian tak terpisahkan dari inovasi daerah. https://jabarnews.com/read/75988/direktur-pmd-dana-desa-hak-masyarakat-jangan-dihambat

“Kami sampaikan ribuan terima kasih kepada Kemendes PDTT juga semua pelaku program PID di daerah yang sudah berjuang dan memastikan manfaat inovasi desa sesuai dengan kebutuhannya masyarakat”, Tegas Ashari.

Dalam acara tersebut, selain dihadiri oleh Pejabat Provinsi, antara lain Kadis PMD, Satker P3MD Rais Rahman, SSTP, MSi, Pejabat Kabupaten, yakni Bappeda, Kadis PMD Kab. se-Sulsel.

Juga dihadiri oleh para Camat, Tim inovasi kab dan kec se- Sulsel, P2KTD dari masing-masing Kabupaten,Tenaga Ahli KPP Provinsi Sulsel dan unsur Tenaga Pendamping Profesional se-Sulawesi Selatan. (RILIS)